JAMBI - Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr Hanif Faisol Nurofiq hadir di Provinsi Jambi mendengar dan meninjau langsung paparan terkini terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2025.
Rakor yang di moderatori langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris itu berlangsung di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (3/7).
Selain Menteri Lingkungan Hidup, hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan unsur Forkopimda Provinsi Jambi serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis bantuan dukungan peralatan dan logistik penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada Gubernur Jambi dan Danrem 042/Gapu, senilai Rp3,5 miliar lebih dengan rincian 2 unit motor Karhutla, 1 unit motor pemadam kebakaran 3 roda, 25 unit pompa jinjing 2 HP dan kelengkapannya, 20 unit APD Karhutla serta 10 unit alat pendukung wajah khusus personal.
Dalam Rakor tersebut Gubernur Al Haris menyatakan bahwa beberapa langkah dan upaya penanganan Karhutla dan minimalisir risiko yang telah dilakukan diantaranya adalah penetapan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.
“Hal lain yang kami lakukan adalah dengan penunjukkan personal dan organisasi pos Komando Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Karhutla dan penetapan personil gabungan yaitu 62 pos lokasi rawan Karhutla. Dan ada juga kebijakan Gubernur Jambi memberikan bantuan peminjaman berupa alat berat bagi masyarakat/kelompok tani yang akan membuka lahan,” kata Haris.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Dr Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa setelah peninjauan melalui udara ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama. “Kita sementara yang kami mencermati dari perhitungan kami, tentu nanti perlu dikoreksi dengan teman-teman dari kehutanan karena planologinya ada disana, maka data kami menyebutkan bahwa luas Karhutla sampai saat ini se-Indonesia mencapai hampir 5 ribu hektar, kemudian 440 an sekian dikontribusi oleh Jambi. Artinya hampir 10 persen Jambi mengkontribusi luas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Hanif.
Ia juga menjelaskan, ada beberapa provinsi saat ini ada potensial terjadinya Karhutla, namun upaya upaya masif sebenarnya telah menjadi legasi dari teman-teman Provinsi Jambi.
“Ada 3 hal utama yang telah dilakukan dan sampai hari ini tetap dilakukan, yang pertama adalah early warning system, yang disusun oleh bapak Gubernur dan pak Kapolda waktu itu yang sampai sekarang masih berjalan. Kemudian penaatan tinggi muka air tanah yang dilaksanakan oleh teman-teman Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang terakhir adalah penempatan posko-posko, tadi disebutkan hampir ada 60 an lebih posko diseluruh Jambi didalam penanggulangan areal-areal kritisnya dan ini terus langsung. Ini 3 hal yang belum saya rasa dimiliki oleh semua provinsi,” jelasnya.
Menteri Hanif mengungkapkan bahwa upaya-upaya kejadian 2019 ternyata menjadi pelajaran penting buat pemerintah provinsi. Kemudian upaya permanen juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan BMKG.
"Jadi kegiatan operasi-operasi modifikasi cuaca itu merupakan cara permanen dalam rangka penanggulangan Karhutla melalui keilmuan dari BMKG, maka kita semua bisa memproyeksikan kepanjangan dari musim hujan melalui operasi tersebut, kemudian BMKG menindaklanjuti melalui unit-unit OMC maupun water bombing dan heli patrol,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Hanif juga menyampaikan bahwa kondisionflik terakhir di Jambi setelah memantau melalui helikopter bersama Gubernur Jambi. ”Kami agak bangga tetapi tetap hati-hati karena tadi BMKG mengingatkan kita dalam 10 sampai 20 hari ke depan masih ada potensi kering. Namun hari ini kami keliling tadi ada beberapa media yang ikut membuktikan bahwa Jambi sudah hampir tidak ada titik panas. Tadi ibu BMKG mengingatkan mungkin ada satu titik tapi belum confidence. Tapi yang jelas hari ini kita tidak melihat titik api. Hari ini tidak ada titik api, upaya serius bapak Gubernur, pak Danrem, pak Kapolda tentu harus kita apresiasi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Hanif juga mengingatkan terkait dengan penanganan tindak pidananya untuk berani menegakkan hukum terkait dengan 440 an hektare yang terbakar.
“Kami akan menerapkan prinsip dari tanggung jawab mutlak kepada seluruh pemegang konsesi di Provinsi Jambi sebagaimana provinsi-provinsi yang lain. Kegiatan tersebut telah merusak lingkungan sehingga kepadanya akan kami kenakan persengketaan lingkungan hidup, sehingga kepadanya akan kami kenakan biaya pemulihan dan kerugian lingkungan yang kemudian akan kami larikan ke pengadilan,” pungkasnya.(*)
Editor: Dodi Saputra
