JAMBI - Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi sejak 2021 lalu telah merekomendasikan 107 laporan konflik lahan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti.

Anggota DPRD Jambi, Khafied Moein mengatakan, pansus konflik lahan telah bekerja siang dan malam selama 3 bulan dalam upaya mencari solusi penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi yang akhirnya dituangkan rekomendasi DPRD Provinsi Jambi.

“Namun kami belum mendapat laporan apapun baik secara tertulis dan lisan dari Pemprov Jambi,” ujarnya.

Dari jumlah itu hampir 80 persen persoalan konflik lahan tersebut ada pada sektor kehutanan dan perkebunan. “Kami menilai Pemprov Jambi dalam hal ini OPD terkait belum melakukan apa-apa dalam menindaklanjuti rekomendasi pansus konflik lahan DPRD provinsi Jambi,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin mengatakan jelang Pemilu 2024 Februari lalu Pemprov Jambi mendorong para bupati dan walikota untuk memfasilitasi konflik sosial lahan yang ada di daerahnya masing-masing.

“Dari laporan beberapa bupati pada pertemuan dengan kita mereka melaporkan bahwa sekarang ini sedang berjalan proses penyelesaian konflik itu,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Apani Saharuddin.

Kata Apani, jika Tim Terpadu kabupaten dan kota tidak mampu, atau sudah sulit atau pun sudah menemukan titik buntu untuk penyelesaiannya silahkan dilaporkan ke Tim Terpadu Provinsi.

“Mekanismenya seperti itu jadi Timdu Provinsi baru bisa ambil sikap untuk bagaimana menyelesaikan dan mencari solusi konflik lahan itu,” katanya lagi.(*)