JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis (25/4) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi”.
Dalam Musrenbang RKPD yang digelar di BW Luxury Hotel Jambi itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa penyusunan RKPD merupakan momen penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi.
“Musrenbang ini dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan, serta penyelarasan program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional,” ujarnya.
Haris juga memberikan gambaran singkat mengenai kondisi makro Provinsi Jambi. Dimana pada tahun 2023 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen yang didorong oleh pertumbuhan seluruh lapangan usaha.
Dimana lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi adalah jasa perusahaan sebesar 16,84 persen, sedangkan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi non profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,31 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 kata Haris juga berhasil diturunkan menjadi 4,53 persen dari kondisi sebelumnya pada Agustus 2022 sebesar 4.59 persen. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin yang berhasil diturunkan pada September 2022 sebesar 7,7 persen menjadi 7,58 persen pada Maret 2023.
Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan yang sebelumnya sebesar 72,14 persen tahun 2022 menjadi 73,73 persen pada tahun 2023.
Menurut Haris, perbaikan seluruh indikator makro tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga kestabilan.
“Kita berhasil menjaga kestabilan tingkat inflasi di angka 3,22 persen tahun 2023 yang lalu. Kenaikan terjadi pada seluruh dimensi, dengan kata lain terjadi perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi secara umum,” jelas Haeia.
Terkait program pembangunan di tahun 2025 mendatang, Haris mengangkat tiga isu strategis yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, daya saing daerah, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Menanggapi isu-isu strategis tersebut, Pemprov Jambi kata Haris telah menjabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah. Yakni Peningkatan Produktivitas Daerah, Pembangunan Sosial Budaya, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Kualitas Hidup dan Tata Kelola Pemerintahan.
Sebab itu, Haris mengajak para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan yang berkualitas.
“Kedepan saya harapkan penyusunan memiliki indikator yang jelas, terukur dan memiliki daya ungkit. Perencanaan tidak perlu terlalu banyak, namun harus memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Haris.
Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono yang turut hadir dalam Muarenbang tersebut mengungkapkan, Pemprov Jambi telah berhasil melakukan sinkronisasi dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kondisi IPM yang meningkat menjadi 73,73 persen, Gini Rasio tertinggi di Sumatera, penurunan angka kemiskinan sebesar 7,58 persen, dan tingkat pengangguran menurun sebesar 0,09 persen. Ini merupakan bukti Pemprov Jambi berhasil melakukan upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sugeng Hariyono.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr Trisacti Wahyuni memberikan rekomendasi prioritas pembangunan Provinsi Jambi berdasarkan tema dan RKP tahun 2025 dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi,
Pertama Sumber Daya Manusia berkualitas yang berdaya saing dan produktif. Kedua Infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan ketiga pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo menjelaskan, Musrenbang merupakan tahapan substantif dalam penyusunan rencana kerja.
"Musrenbang menjadi titik tolak dalam meletakkan arah kebijakan satu tahun ke depan, dan tentunya kita juga menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional,” kata Agus.
Turut hadir juga dalam kesempatan itu Kasatgas Direktorat Korsup KPK, Harun Hidayat, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, unsur pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.(*)
Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi
