Pemkot Jambi - BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Sosial bagi Lembaga Adat

JAMBI - Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali ditunjukkan melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini, perlindungan menyasar unsur masyarakat adat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diperuntukkan bagi Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Badan Musyawarah Adat RT se-Kota Jambi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 23-24 Juni di Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. Maulana. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan Jambi Hasan Basri Agus, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian serta para tokoh adat dan perangkat kelurahan dari seluruh wilayah Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa keberadaan lembaga adat merupakan bagian penting dari struktur sosial kemasyarakatan yang perlu dilindungi secara menyeluruh, termasuk dalam aspek perlindungan kerja dan sosial.

Maulana menegaskan, selama ini beberapa unsur seperti ketua RT dan petugas syara sudah lebih dahulu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Jambi. Namun untuk anggota LAM yang bukan merupakan bagian dari dua kategori tersebut, pendataan dan perluasan kepesertaan akan segera dilakukan.

“Kita akan data ulang anggota LAM yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mereka, nanti akan kita anggarkan melalui APBD Kota Jambi. Negara harus hadir memberikan perlindungan, dan ini bentuk perhatian serta pengakuan atas peran penting lembaga adat,” ujar Maulana.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan Ketua Lembaga Adat. Simbolisasi ini menjadi penanda bahwa program perlindungan ketenagakerjaan kini mulai menyasar lapisan masyarakat non-formal, termasuk struktur adat yang selama ini belum sepenuhnya terfasilitasi.

Anggota DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus yang turut hadir menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai bahwa penguatan jaminan sosial bagi tokoh adat dan masyarakat non-formal lainnya harus menjadi prioritas karena mereka memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam menjaga harmoni sosial dan budaya lokal.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian menjelaskan bahwa hingga saat ini baru terdapat 13 orang dari unsur lembaga adat di Kota Jambi yang menjadi peserta aktif dan membayar iuran secara mandiri. Angka tersebut dinilai masih sangat rendah mengingat jumlah anggota lembaga adat di Kota Jambi yang mencapai ratusan orang.

“Dengan kegiatan Bimtek ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa siapa pun yang bekerja dan memiliki risiko sosial, termasuk tokoh adat berhak mendapatkan perlindungan. Kami siap mendampingi proses pendataan dan integrasi peserta baru ke dalam sistem,” ujar Hendra.

Hendra juga menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menawarkan skema perlindungan yang fleksibel dan terjangkau, mulai dari hanya Rp16.800 per bulan untuk dua program dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Skema ini sangat cocok bagi pekerja informal maupun tokoh masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Kegiatan Bimtek ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi program, namun juga forum diskusi terbuka antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan tokoh adat untuk merumuskan strategi perlindungan yang lebih menyeluruh. Peserta Bimtek pun menyambut positif inisiatif ini. Mereka menyampaikan harapan agar program ini benar-benar direalisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Bimtek dan penyerahan kartu ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperluas hingga ke struktur masyarakat adat, diharapkan terbangun ketahanan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan perkotaan.(*)