Gubernur Jambi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Secara Inklusif dan Berkelanjutan

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera secara inklusif dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan memastikan masa depan yang berkelanjutan lebih baik lagi.

Itu disampaikan Haris saat membuka Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2024 di Hotel BW Luxury Kota Jambi, Selasa (27/8).

Kegiatan yang diselenggarakan 26-27 Agustus 2024 ini bertema "Penguatan Transformasi Sosial Ekonomi Wilayah Sumatera Menuju Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan kondisi sosial pertumbuhan ekonomi di Sumatera cukup baik, untuk itu perlu dikelola bersama-sama agar lebih baik lagi.

"Dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera bagaimana upaya kita bersama-sama dapat meningkat, setiap harinya semakin baik, dengan melihat potensi-potensi di Pulau Sumatera dengan pertanian, perkebunan dan pertambangan cukup banyak," ujar Haris.

Di Provinsi Jambi kekayaan alam kata Haris sangat luar biasa banyak, tapi saat ini yang menjadi masalah terkendala tambang batubara yang belum mempunyai jalur khusus atau jalan tersendiri.

Dikatakan Haris lagi, kondisi perekonomian berdasarkan data PDRB Provinsi Jambi masih bertumpu dan didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan. Kondisi inilah menjadi dasar strategis dalam menciptakan peluang-peluang untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

"Sebagai dampak dari upaya tersebut, tergambar dari capaian makro ekonomi daerah yang selalu dirilis oleh BPS, dimana akselerasi pembangunan ini memberikan hasil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tergambar pada Triwulan 2 tahun 2024," jelas Haris.

Ia juga memaparkan, perlu adanya sinergitas dan kesamaan visi semua provinsi di Sumatera untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masing-masing daerah dengan pengelolaan potensi-potensi yang ada.

“Kita melihat pulau Sumatera ini dengan jumlah provinsi dengan kondisi geografis dan geostrategis luar biasa di dalamnya, artinya kita satukan visi kita untuk bagaimana ekonomi kita kedepannya lebih baik. Untuk itu perlu ada sinergitas kerja sama antar provinsi, sinergitas antar daerah, untuk bagaimana kita memajukan daerah kita ini dengan meningkatkan ekonomi masing-masing daerah,” jelasnya lagi.

Haris juga menjelaskan, jika dilihat dari capaian makro Provinsi Jambi saat ini sangat ditopang oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, namun belum secara optimal dimanfaatkan. Dari potensi pertambangan dan migas juga terus dilakukan terobosan. Sedangkan potensi pertanian secara luas, dimana Provinsi Jambi didominasi oleh sub sektor perkebunan.

Lebih lanjut dalam paparannya tersebut, Haris juga menyebut potensi-potensi lainnya yang akan dilaksanakan sesuai hasil rapat yang sudah diselenggarakan yang membahas pajak alat berat.

"Untuk menambah pertumbuhan ekonomi daerah pajak-pajak alat berat perlu dioptimalkan, baik di kabupaten/kota, kalau kita jujur melihat Pulau Sumatera, target negara 156 triliun setiap tahunnya itu baru realisasi 40,8 persen kemudian juga uang yang negara berikan ke Pulau Sumatera ini ada Rp341 triliun, artinya kita mengakui bahwa sumbangsih kita kepada negara masih jauh kecil," katanya.

"Sebagai tuan rumah pada hari ini mudah-mudahan dapat menghasilkan nilai yang bermanfaat untuk kita semua dalam rangka perbaikan dan peningkatan ekonomi dan investasi di Pulau Sumatera ini," kata Haris menambahkan.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2024 yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo menyampaikan bahwa hasil Konreg PDRB-ISE dijadikan sebagai rekomendasi dalam perencanaan pembangunan bidang sosial ekonomi pada rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi di Sumatera tahun 2025-2029 guna meningkatkan Sinergi dan kolaborasi antar daerah.

“Hasil pertemuan Rembug Batanghari, dimana Forum Komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan kajian dan juga memberikan masukan dalam Perencanaan pencapaian pembangunan sosial ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” kata Agus Sunaryo.

Pada kesempatan itu juga ada penandatanganan perjanjian kerja sama antara provinsi se-Sumatera.(*)