Gubernur Sampaikan Usulan Petani Tanjungjabung Timur Terkait Penambahan PSR

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan usulan petani sawit terkait dengan penambahan kuota Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Workshop PSR Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) DPD I Jambi di Ballroom Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (6/3).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri dan juga Pak Dirjen bahwa Provinsi Jambi alhamdulillah dari 2017 sampai saat ini sudah melakukan PSR sebanyak 23 ribu hektare. Kedua, untuk tahun ini kita dialokasikan sebanyak 15 ribu hektare. Oleh karena itu saya kembali mengucapkan terima kasih banyak, ini merupakan sebuah kepercayaan kepada kita semua. Mari kita tuntaskan dengan bersama-sama terutama dengan melengkapi dokumen yang diminta,” ujar Haris.

“Kemudian ada juga usulan dari teman-teman di Tanjungjabung Timur itu mengusulkan penambahan dua ribu, mohon pak Dirjen bisa menambahkan lagi untuk Kabupaten Tanjungjabung Timur,” kata Haris lagi.

Haris juga mengatakan, komoditas tanaman sawit di Indonesia merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Salah satunya Provinsi Jambi yang menjadi penyumbang utama terhadap pembangunan daerah.

Haris juga menjelaskan, berdasarkan data statistik luas areal perkebunan rakyat untuk tanaman sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2022 ialah 115.290 hektare dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 115.318 hektare.

“Hal ini dipengaruhi tingginya kontribusi komoditas sawit serta meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical,” jelas Haris.

Selain itu, Haris juga meminta PTPN IV PalmCo untuk membangun hubungan emosional kepada Koperasi Unit Desa (KUD) karena di Provinsi Jambi ini memiliki 22 KUD yang berjalan sangat baik, akan tetapi saat ini hanya tinggal 4 KUD saja.

“Kita juga minta kedepan adanya hubungan emosional antara PTPN IV, sebab dulu kita memiliki 22 KUD akan tetapi saat ini hanya tinggal 8 KUD. Untuk itu perlu dibenahi kembali mungkin pola kerja sama yang membangun hubungan tidak harmonis dengan petani. Kami berharap kedepan untuk disambungkan kembali karena PTPN IV adalah BUMN milik bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Haris.

“Saya berharap workshop ini dapat memberikan pencerahan sekaligus langkah konkret dalam mendukung sektor perkebunan serta berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan para petani PIR di Provinsi Jambi,” kata Haris lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Aspekpir Setiyono mengatakan, peserta bimbingan teknis ini dihadiri dari 2 provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. “Peserta bimtek yang hadir sangat bersemangat dengan harapan bisa mendapatkan ilmu mengenai kelapa sawit ini,” kata Setiyono.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN IV Palm Cou, Jatmiko K. Santoso mengatakan, program PSR dengan pola kemitraaan telah diatur dalam Permentan 03 tahun 2022 dengan pelaksanaannya telah melewati berbagai proses.(*)