JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan sudah menjadi kewajiban memberikan penjelasan kepada DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun 2023, agar pembangunan yang telah dibuat terukur, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, agar interaksi antara dewan dan Pemprov (Pemerintah Provinsi) berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Eksekutif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2023, Kamis (25/4).
Haris menanggapi pernyataan sejumlah Fraksi di DPRD Provinsi Jambi salah satunya terkait dengan alokasi anggaran pembangunan. Haris menyebut Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan alokasi belanja mandatory bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal dan pemenuhan belanja Erarmark DAU (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum) dimana programnya diperuntukkan pada kepentingan masyarakat termasuk belanja infrastruktur yang dibiayai melalui kegiatan multiyears.
"Terhadap Program Dumisake, dapat dijelaskan bahwa program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi yang tentunya sasarannya mendorong capaian target kinerja pembangunan melalui program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD lingkup Provinsi Jambi dengan lokus kegiatan tersebar pada seluruh wilayah tingkat bawahan lingkup kabupaten/kota," ujar Haris.
Dikatakan Haris, usulan penerima Program Dumisake dilakukan melalui usulan kabupaten/kota, masyarakat, kelompok masyarakat dan juga tidak terlepas dari usulan masyarakat yang melalui aspirasi ataupun pokir DPRD. "Sasaran yang dicapai juga sangat memberikan pengaruh besar dalam pencapaian target kinerja pembangunan secara keseluruhan dalam membangun daerah ditingkat bawah," kata Gubernur Al Haris.
Program Dumisake dengan 5 pilar pembangunan itu kata Haris mempunyai indikator capaian yang terukur setiap tahunnya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan internet gratis untuk mengatasi wilayah Blank Spot yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan aktivasi internet sebagai media informasi dan komunikasi.
Dalam pembangunan internet desa itu, dilakukan dengan mengawali survey lokasi dan jarak desa dengan internet vendor untuk memastikan cakupan pelayanannya. "Oleh karena itu, tentunya akan menjadi perhatian Pemprov untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan menuntaskan keterbatasan akses komunikasi di tingkat desa," ujarnya.
Terkait pembangunan infrastruktur khususnya proyek multiyears Provinsi Jambi, Haris mengatakan pembangunan Stadion Pijoan, sesungguhnya masih berjalan sesuai dengan rencana dan kontrak pekerjaan, yang saat ini secara progres fisik mencapai 52,20 persen.
Pembangunan Stadion dengan pola Multi Years Contract (MYC) itu dialokasikan untuk pembangunan secara fungsional yang meliputi lapangan dan rumput, Tribun sisi barat dan timur, pondasi struktur sisi utara dan selatan berikut aksesibilitas utama menuju stadion dan sarana prasarana penunjang lainnya dengan alokasi Rp250 miliar.
"Dari sisi pekerjaaan, kami optimis bahwa pekerjaan fisik akan terealisasi 100 persen di akhir tahun 2024 sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak tahun jamak. Tentunya, kita menginginkan stadion ini memiliki estetika dan kelengkapan sarana prasarana lainnya yang membutuhkan alokasi pembiayaan untuk memenuhi standar stadion bertaraf internasional," jelas Haris.
Untuk pencegahan stunting, Pemprov Jambi kata Haris telah melakukan intervensi spesifik dengan fokus penanganan pada periode 1.000 hari pertama sejak lahir dan ditambah pada periode remaja terutama remaja putri di sekolah.
Sedangkan intervensi gizi terkait stunting pada remaja di sekolah adalah melalui Gerakan Aksi bergizi berupa edukasi terkait pesan gizi seimbang, sarapan pagi yang sehat, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri serta olahraga. Selain itu intervensi gizi dilakukan melalui pemberian makanan tambahan kepada kelompok beresiko stunting yaitu ibu hamil kurang energi kronis serta balita gizi kurang.
Sedangkan untuk Jalan alternatif Kerinci - Jambi melalui Sungai Kuning Kerinci ke Limbur Lubuk Mengkuang Bungo, Haris menyebut akan dipersiapkan kembali untuk menyusun kajian Study Kelayakan dan readiness criteria yang diperlukan mengingat jalur ini melalui kawasan hutan TNKS dan prosesnya cukup panjang dan butuh dukungan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis.
Haris juga memaparkan berkaitan dengan penurunan kemiskinan, dimana capaian persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 7,58 persen dan telah melampaui target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil cukup mengembirakan dan bila dilihat dari kurun waktu selama periode 2004-2023, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan angka terendah pada tahun 2023.
"Terkait itu, kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, walaupun masih terdapat tiga kabupaten yang masih relatif tinggi dan masih berada diatas angka kemiskinan nasional. Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jambi bersama stakeholder lainnya tetap konsisten untuk meningkatkan langkah dan kebijakan strategis yang difokuskan pada upaya tetap mempertahankan dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi di masa mendatang," ujar Haris.(*)
Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi
