Gubernur: Pemprov Jambi dan Kabupaten/Kota Butuh Pembinaan KPK

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pemerintah kabupaten/kota butuh pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan salah dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut disampaikan Haris saat pembukaan Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada kepala daerah se-Provinsi Jambi bersama KPK di Swiss-BelHotel Jambi, Selasa (23/4).

Hadir sebagai pembicara Pimpinan KPK RI yang diwakili oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I, Edi Suryanto dan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat sekaligus tanyajawab bersama bupati/walikota Se-Provinsi Jambi.

"Rapat koordinasi ini sebagai upaya berkelanjutan dari upaya-upaya yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan sinergi KPK bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi dan pihak terkait, merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Haris.

Ia mengatakan, Pemprov Jambi terus mendukung upaya-upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab menurutnya dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jambi dalam pemberantasan korupsi, dan dengan supervisi KPK, ada berbagai progres (kemajuan) dalam pemberantasan korupsi.

Haris juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerja sama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan.

Haris juga menjelaskan, pembinaan dari KPK sangat penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Jambi agar semua berkerja mengetahui aturan dan sistem yang benar.

"Kita bekerja harus mengetahui aturan dan sistem yang benar dalam mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya di jalur yang benar dan aturan yang benar, tidak merugikan negara. Selain itu juga masih ada kekurangan, itulah yang akan kita perbaiki, masih ada temuan yang harus kita ubah pola kerjanya, inilah pentingnya pembinaan dari KPK ini. Kita harus satu visi misi dari atas sampai ke bawah, bahwa uang negara sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara," tegas Haris.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I, Edi Suryanto mengatakan, secara umum dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi disampaikan bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat strategi dengan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat di dalamnya.

Kedua adalah pendekatan pencegahan dimana bertujuan untuk memperbaiki sistem, sehingga diharapkan menutup peluang dan kesempatan bagi orang melakukan tindak pidana korupsi.

"Ketiga pendekatan penindakan yakni penegakkan hukum yang tegas tapi tetap akuntabel, profesional dan menjunjung hak asasi manusia,” kata Edi Suryanto.(*)